Sejarah Jurnalistik di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

             1.1.          LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan zaman maupun teknologi dewasa ini membuat seseorang harus mendapatkan informasi yang cepat dan akurat demi mengimbangi perkembangan yang terus berjalan pesat. Pers menjadi alternatif yang sangat signifikan dalam mengimbangi kebutuhan seseorang untuk mendapatkan informasi yang cepat dan akurat tersebut.

Dengan dunia yang tanpa batas ini, semua informasi yang ada di belahan dunia manapun akan dengan mudah dapat kita konsumsi. Perkembangan tersebut juga menuntut pers melakukan revolusi demi menyamaratakan informasi yang beredar. Pers harus terus berupaya menyediakan informasi yang cepat dan terpercaya, baik yang berada di dalam pemerintahan sekalipun hingga di dalam pelosok suatu daerah.

Tuntutan yang demikian membuat tantangan tersendiri bagi pers, terutama orang-orang yang memiliki ketertarikan di dunia pers. Lapangan perkerjaan pers juga cukup menjanjikan karena kini pers sudah semakin transparan dan sudah sangat stabil perkembangannya.

Namun, setiap hal memiliki sejarah. Begitu juga pers di Indonesia yang sudah mengarungi berbagai macam sejarah dalam perkembangannya. Pers di Indonesia yang telah banyak mengalami luka badan demi memberikan informasi. Hingga pers di Indonesia sempat terseret arus-arus politik yang pernah melintas di Bumi Pertiwi ini. Hal tersebut membuat keadaan genting yang cukup menegangkan dalam dunia pers. Keadaan yang menjadi pelajaran berharga bagi dunia pers nasional.

             1.2.          RUMUSAN MASALAH

Dari penjabaran latar belakang masalah di atas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

a.       Bagaimana perkembangan pers di dunia?

b.      Bagaimana perjalanan perkembangan pers di Indonesia?

c.       Apa saja rintangan yang telah dilewati oleh pers nasional?

              1.3.          TUJUAN

Tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

a.       Memberikan informasi dan pengetahuan tentang sejarah pers di dunia maupun di Indonesia

b.      Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca agar mengetahui perjalanan pahit pers nasional

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PERKEMBANGAN PERS DAN JURNALISTIK DI DUNIA

            Jurnalistik berasal dari kata acta diurna yang tertera pada pada suatu tempat yang bernama Forum Romanum di Romawi pada tahun 100-44 SM di masa pemerintahan Julius Caesar. Julius Caesar menyediakan tempat tersebut untuk menyediakan laporan singkat rapat senat, atapun hal-hal yang menarik khalayak umum, dan/atau untuk perkembangan berita aktual yang bermanfaat bagi anggota senat maupun masyarakat.

            Meskipun pada masa Romawi sudah tersedia media pemberitaan seperti yang terjelaskan di atas. Menurut Yanuar Abdullah daklam Dasar-dasar Kewartawanan, perkembangan pers dalam bentuk cetak seperti surat kabar ataupun majalah baru dimulai sejak ditemukannya mesin cetak pertama kali pada tahun 1450 oleh Joham Gutenbuerg di Jerman. Perkembangan pers dan jurnalistik sangatlah berkaitan dengan perkembangan mesin cetak.

            Perkembangan awal pers di dunia dimulai dengan terbitnya surat kabar Avisa Relation Order Zaitung di Eropa pada tahun 1609 yang memiliki kantor di kota Wolfenbuttel.

            Pada tahun 1618, di kota Amsterdam, Belanda, terbit surat kabar Courante Miju Italien Duijsbladtee milik Casper Van Hibben. Kemudian disusul Janszen yang menerbitkan surat kabar Tijdighe Mijn Verathi de Qualteren di kota yang sama.

            Sedangkan di Inggris, surat kabar berkembang diawali dengan terbitnya surat kabar Courant of General News pada tahun 1622. Selanjutnya di Perancis sekitar tahun 1931 terbit surat kabar Gasette oleh Theopraste. Sedangkan di Amerika, pada tahun 1704 terbit surat kabar mingguan bernama The Boston News.

            Surat kabar yang pertama kali terbit secara rutin di Eropa ialah Leiziger Zeitung di Jerman pada tahun 1660. Selanjutnya Inggris juga menerbitkan surat kabar harian bernama Daily Courant. Diikuti Perancis menerbitkan Journal deParis pada tahun 1777, kemudian Amerika dengan Pensylvanin Packet pada tahun 1784.

2.2.     PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA

           1.      Pada Masa Penjajahan Belanda

Perkembangan pers di Indonesia dimulai sejak terbitnya surat kabar pada masa penjajahan Belanda yakni yang bernama Bataviasche Nouvelles en Politieque Raisounnementen yang berbahasa Belanda di masa pemerintahan Van Imhoff pada 7 Agustus 1744. Berikutnya pada masa pemerintahan Deandels terbit surat kabar Javasche Courent pada tahun 1829 dan surat kabar De Baviasche Koloniale Courant pada tahun 1836.

            Kemudian terbit surat kabar berbahasa melayu yakni Slompret Melajou di Semarang pada 1860, mingguan Bintang Timoer pada 1862, surat kabar Bianglala di Jakarta pada 1867, surat kabar Pelita Ketjil di Padang pada 1882 (berubah menjadi Warta Berita), surat kabar Perctja Timoer di Medan pada 1902, dan Medan Prijaji di Bandung pada 1907 (kemudian berubah menjadi suraat kabar harian pada 1910).

            Meskipun telah banyak surat kabar yang bermunculan ketika itu, namun menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1990: 291), yang menjadi pelopor pers nasional adalah surat kabar Medan Prijaji. Alasan mereka menyebut demikian karena pada masa itu surat kabar Medan Prijaji dipimpin oleh seorang priyayi bernama R.M. Tirtoadisuryo dan berkaitan berdirinya Boedi Utomo yang juga dipelopori oleh para priyayi. Dengan begitu saling mendukung dalam menimbulkan rasa nasionalisme di Indonesia.

            Awal tahun 1920 telah tercatat sekiat 400 penerbitan yang menampilkan wajah dan warna nasional di seluruh Indonesia. Di antaranya mingguan Boemi Poetra pada juli 1909 yang dipimpin oleh Sutan Muhammad Salim di Jakarta, Pewarta Deli di Medan pada tahun 1910 oleh Dia Endar Muda, dan Benih Merdeka di Medan pada 1916 oleh seorang tokoh Sarikat Islam, Mohammad Samin.

            Hingga setelah tahun 1920-an surat kabar yang bercorak nasional semakin menjamur jumlahnya. Beberapa di antaranya yaitu, Sora Mardika pada 1920 di Bandung, Sipatahoenan pada 1923 masih di Bandung, Sora Ra’jat Mardika tahun 1931, di Medan terbit surat kabar Matahari Indonesia dan  Sinar Deli pada tahun 1928, dan Panji Islam dan Pedoman Masyarakat pada tahun 1934 dan 1935.

            Menurut FX. Koesworo, dkk (1994: 8) terdapat dua penerbitan yang terkenal pada masa perjuangan politik nasional yakni pertama Fikiran Ra’jat terbit di Bandung, di surat kabar tersebutlah Soekarno menerbitkan tulisan-tulisannya yang menentang penjajahan. Kedua adalah surat kabar Daulat Ra’jat yang terbit di Jakarta dan di surat kabar inilah Mohammad Hatta juga banyak menerbitkan karyanya yang menentang penjajahan.

            Setelah Kongres Pemuda yang pada 28 Oktober 1928 usai dan menghasilkan Sumpah Pemuda, pers mulai mempunyai peranan dalam menyebarluaskan ide-ide kemerdekaan. Akibatnya, pemerintah Belanda terpaksa melembagakan politik pengengkangan. Pertengahan September 1931, Belanda mulai memberlakukan Persbreidel Ordonantie yang membuat surat kabar-surat kabar pergerakan tersebut mengalami pemberangusan. Wartawan dan para penulis nasional pun banyak yang dijatuhkan hukuman oleh pemerintah Belanda. Namun, perjuangan Indonesia untuk menyebarluaskan pergerakan tidak hanya sampai di situ, pada 13 Desember 1937 tokoh-tokoh pers Indonesia kembali mendirikan kantor berita nasional Antara, yang memiliki fungsi menyiarkan berita-berita yang menunjang pergerakan nasional demi mencapai kemerdekaan.

            2.      Pada Masa Penjajahan Jepang

Ketika masuknya Jepang ke Indonesia yang mampu membuat Belanda hengkan dari bumi pertiwi dan tidak hanya menguasai seluruh wilayah bumi pertiwi, namun juga mampu menguasai kantor-kantor media komunikasi seperti surat kabar, kantor berita, majalah dan lainnya yang ada di bumi pertiwi. Hal tersebut tentunya berdampak pada pemberhentian operasi atau harus mengubah nama kantornya sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Jepang.

Keberlangsungan penguasaan tersebut sesuai yang ditetapkan Jepang pada Undang-undang Pemerintah (Osamu Seiri) No. 16 tentang Pengawasan Badan-badan Pengumuman dan Peneringan dan Penilikan Pengumuman dan Penerangan. Pasal 3 tersebut berbunyi, “Terlarang menerbitkan barang tjetakan yang berhoeboengan dengan pengoemoeman ataoe penerangan baik jang beroepa penerbitan setiap hari, setiap minggoe, setiap boelan maoepoen penerbitan dengan tidak tertentoe waktoenya, ketjuali oleh badan-badan jang soedah mendapat izin.”

Bulan April 1942 terbit surat kabar Asia Raja menggantikan surat kabar Tjahaja Timoer dan surat kabar Pemandangan yang tidak dapat diterbitkan lagi di Jakarta, yang dipimpin oleh Sukarjo Worjopranoto. Sedangkan menurut Marwadi Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid V (1990: 55), surat kabar yang terbit setelah Jepang masuk adalah surat kabar Soeara Asia yang menggantikan surat kabar Soera Oemoem di Surabaya dan beberapa surat kabar lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa kependudukan Jepang, selain ada surat kabar yang diizinkan Jepang dan siaran resmi pemerintahan Jepang, terdapat sebuah siaran ilegal yang dilakukan oleh wartawan-wartawan Indonesia untuk menngobarkan semangat perjuangan demi kemerdekaan. Namun ketika diaran tersebut diketahui oleh pihak Jepang, wartawan-wartawan tersebut pun ditangkap.

Meskipun banyak mendapat pertentangan dari pihak Jepang, pers khususnya surat kabar memiliki peranan penting dalam menyebarluaskan serta meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia melalui tulisa-tulisan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Jepang memimpin, pers memiliki perann dalam membangkitkan kesadaran nasional, pemberi inspirasi, penggugah cita-cita dan penggelora semangat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia.

               3.      Pers Pada Tahun 1945-1950

Setelah kekalahan Jepang kepada sekutu yang membuat Indonesia memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaanya, pers memiliki peran untuk mengobarkan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Hal tersebut demi mengusir para kolonialis dengan sekutu-sekutunya yang mencoba kembali menduduki Indonesia.

Beberapa surat kabar mulai kembali mengibarkan namanya. Terbukti surat kabar yang pertama terbit setelah proklamasi 17 Agustus 1945 ialah Berita Indonesia pada 6 September 1945. Kemudian disusul oleh harian Merdeka pada 1 Oktober 1945 yang di pimpin oleh B.M. Diah dan diikuti oleh surat kabar-surat kabar lainnya.

Sejak masuknya kembali tentara sekutu pada awal 1946, pers nasional mengalami kemunduran. Sekutu menghanguskan surat kabar Pers Republiken. Inggris memaksa Sinar Deli di Medan untuk berhenti beroperasi dan Perwarta Deli pun mengalami hal yang serupa pada Mare 1946. Percetakan Soeloh Merdeka diduduki oleh Inggris dan Oetoesan Sumatera di Padang dibumihanguskan oleh serdadu Inggris. Hingga kantor berita Antara mengalami nasib serupa yang dibumihanguskan oleh serdadu Belanda.

Meskipun kembalinya sekutu ke Indonesia yang membuat banyaknya kecaman bagi pers dan para wartawan, ada beberapa surat kabar yang masih tetap terbit seperti Soember, Pemandangan, dan Pedoman (di Jakarta), Waspada (di Medan), Tjahaja Padang (di Padang), dan lain-lainnya. Selanjutnya surat kabar yang bergerak untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ialah Merah Putih, Soeara Rakjat di Surabaya, Siaran Daerah di Malang, Menara Rakjat di Sumatera Tengah, Geriliya Rakjat dan  Berita Geriliya di Yogyakarta.

Menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (1990: 201), jumlah surat kabar di Indonesia selama Agresi Militer Belanda II berdasarkan lapiran Unesco sampai April 1949 adalah 81 dengan oplahnya 293.000 eksemplar perhari dengan rata-rata 500 sampai dengan 5000 eksemplar per hari. Jumlah oplah ini tercatat menurun dibanding dengan kahir Desember 1948, yaitu tercatat 124 surat kabar dengan oplahnya sekitar 405000 eksemplar per hari. (Ermanto, 2005: 13)

                4.      Pers Pada Tahun 1950-1959

Perkembangan pers pada masa ini sangat dipengaruhi oleh keadaan bangsa Indonesia, di mana pada 17 Agustus 1950 Indonesia resmi menghapus Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan berganti kepada Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.

Surat kabar lebih banyak turut mengambil andil dalam pertentangan hasil KMB hingga ikut terlibat dalam perkembangan partai-partai yang berada dalam kabinet maupun di dalam parlemen.

Kondisi negara yang liberal turut menodai pers di Indonesia. Bagi siapapun yang memiliki uang, dapat menerbitkan surat kabar dan tidak perlu meminta izin kepada pihak yang berwenang. Hal tersebut tentu menimbulkan perlombaan dalam menghadirkan surat kabar yang nyata memiliki kebebasan dalam berbagai hal termasuk parta-partai oposisi yang berada di luar pemerintahan menggunakan surat kabar untuk menyatakan ketidakpuasan mereka kepada pemerintahan. Salah satunya surat kabar Indonesia Raja yang gamblang saja menyebarkan berita-berita berlatar belakang pertentangan maupun penyelewengan kepada pemerintahan.

Beberapa surat kabar yang lahir pada masa liberal ini yaitu, Harian Rakjat (PKI), Pedoman (PSI), Suluh Indonesia (PNI), Abadi (Masyumi) dan lainnya yang terbit di Jakarta. Selain itu ada beberapa surat kabar daerah yang turut hadir yakni Daulat Rakjat, Tempo, Tanah Air, Suara Merdeka (Semarang), Kedaulatan Rakjat, Hidup (Yogyakarta), Harian Utama, Suara Rakjat, Surabaya Post (Surabaya).

Banyaknya serangan pers oposisi kepada pemerintahan membuat 20 tindakan kali pemberangusan di Jakarta pada 1957. Tahun 1958, jumlah pemberangusan meningkat yakni sebanyak 40 kasus termasuk penahanan para wartawan. Hingga pada awal 1959 telah terjadi 25 pemberangusan di Jakarta dan 6 di bebagai kota oleh Penguasa Perang Tertinggi selaku pelaksana keamanan dan ketertiban.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1958 pemerintah menetapkan beberapa peraturan berkaitan dengan penerbitan pers, seperti harus mendapat izin terbit, membatasi jumlah halaman, dan volume iklan yang juga dibatasi.

                5.      Pers Pada Tahun 1959-1965

Di masa ini, pers benar-benar mengalami pelemahan. Hal tersebut terlihat ketika Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di mana kebijakan tersebut menimbulkan konflik-konflik berupa praktik-praktik politik. Akhirnya presiden memutuskan untuk menciptakan tiga aliran demi menguasai politik yakni nasionalisme, agam, dan komunis (lebih dikenal Nasakom) baik dalam lembaga maupun organisasi masyarakat. Yang kemudian pidato Presiden pada 17 Agustus dikenal dengan Manifesto Politik dan ditetapkan sebagai GBHN.

Sejak tahun 1960, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pers. Pertama, Peraturan Perperti No. 3/1960 melarang penerbitan pers dalam bahasa asing terutama berbahasa China, namun kemudian diubah hingga dua koran China (Hou Chi Pao/Api Revolusi dan  Che Chi Pao/Obor Revolusi) diizinkan terbit. Kedua, Peraturan Perperti No. 10/1960 mengharuskan penerbitan pers untuk mendapatkan izin terbit agar mematuhi prinsip yang ditentukan, di antaranya harus mendukung manifes. Ketiga, Peraturan No. 2/1961 menetapkan percetakan pers sebagai alat untuk meyebarluaskan Manipol. Keempat, Dekrit presiden No. 6/1963 menekankan tugas pers untuk mendukung demokrasi terpimpin.

Surat kabar dan majalah yang tidak bersedia mengikuti demokrasi terpimpin harus tersingkir maupun menyingkir. Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetak (SIC) diperketat oleh pemerintah. Semua surat kabar diharksn untuk mengajukan permohonan izin tersebut, sekaligus harus mendukung Manipol Usdek. Pedoman resmi untuk penerbitan surat kabar dan majalah dikeluarkan tanggal 12 Oktober 1960.

Dengan keadaan yang semakin genting, pemerintah mudah saja menentukan mana surat kabar dan majalah yang tidak disenangi untuk ditindak. Surat kabar Masyumi, Abadi salah satu yang menghentikan penerbitannya dengan alasan tidak setuju dengan peraturan tersebut. Harian Pedoman dan Nusantara adalah surat kabar yang SIT-nya dicabut meskipun sudah memenuhi syarat terbit. Kemudian disusul oleh surat kabar Keng Po,  Pos Indonesia, dan Star Weekly yang turut diberhentikan penerbitannya. (Fx. Koesworo, dkk, 1994: 24 dan Mrwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1990: 379).

Suasana tersebut membuat surat kabar-surat kabar PKI semakin meraja di dunia penerbitan seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan Warta Bhakti. Kemudian PKI turut menerbitkan surat kabar lainnya seperti Bintang Muda, Mingguan Sport, Harian Rakjat Minggu, dan Zaman Baru. Hingga organisasi profesi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia berhasil dimonopoli oleh PKI, termasuk Serikat Penerbit Surat kabar (SPS) dan kantor Berita Indonesia.

Situasi yang semakin mencemaskan membuat wartawan-wartawan senior anti PKI mendirikan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) pada 1 September 1964 di Jakarta yang dipimpin oleh Adam Malik.

Dengan berdirinya BPS, banyak surat kabar yang mendukung pergerakan tersebut seperti Pikiran Rakjat (Bandung), Tempo (Semarang), Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), Suara Rakjat (Surabaya), Waspada (Medan), dan lain-lainnya.

Kehadiran BPS yang mendapat dukungan dari masyarakat membuat PKI naik pitam. PKI mencacimaki dan memfitnah BPS. Kemudian Presiden Soekarno didesak dan terus ditekan untuk membubarkan BPS. Akhirnya, Presiden Soekarno bersabda pada Februari 1965, “. . . melarang semua aktifitas BPS dan mencabut izin terbit semua surat kabar BPS.” Beberapa bulan selanjutnya PKI melakukan pergerakan yang dikenal dengan Gerakan 30 September atau tragedi Lubang Buaya.

               6.      Pers Sesudah Tahun 1965

Setelah PKI dibumihanguskan oleh ABRI dan masyarakat, pemerintah Orde Baru berdiri. Hal tersebut memberi angin segar dan kembali bangkit bagi dunia pers Indonesia. Ketetapan Sidang Umum MPRS IV pada 1966 menyatakan kebebasan pers Indonesia addalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan dan bukanlah kebebasan menurut liberalisme. Kebebasan tersebut berkaitan dengan keharusan adanya pertanggungjawaban.

Pers nasional semakin tampak keberadaanya dengan disahkannya Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang kemudian direvisi lagi dengan Undang-undang No. 4 tahun 1967. Kehadiran Orde Baru yang dipimpin oleh presiden Suharto membuat dunia pers berkembang secara fundamental dengan mewujudkan Undang-undang No. 21 tahun 1982 sebagai penyempurnaan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

Kehidupan pers yang semakin berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perkembangan yang ada di masyarakat, bangsa dan negara. Hal tersebut membuat pers semakin populer yang kemudian dikenal dengan  pers Pancasila.

                7.      Pers setelah Reformasi (1998)

Berakhirnya masa Orde Baru semakin membuat pers nasional melayang di udara. Kebebasan untuk penerbitan tanpa pengurusan surat izin dikumandangkan. Surat kabar dan majalah semakin banyak yang beredar dengan bebas, namun tidak semua mampu bertahan lama.

Keadaan tersebut harus dikendalikan oleh pemerintah, Undang-undang Pokok Pers No. 4 tahun 1982 tak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Maka harus digantikan oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang tersebut memiliki sepuluh bab dan 21 pasal yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia BJ. Habibie pada 23 september 1999.

BAB III

PENUTUP

3.1. KESIMPULAN

            Di Indonesia, selain sebagai sumber informasi, per juga memiliki peran penting dalam penyebaran rasa nasionalisme. Penulis-penulis yang menentang penjajahan selalu menghadirkan tulisannya di surat kabar-surat kabar. Tidak hanya penting pada masa penjajahan, namun juga berperan aktif dalam penyebaran informasi ketika Indonesia sudah merdeka. Pers yang turut terkait dengan dunia politik masa itu sempat terombang-ambing dengan peraturan yang ada.

            Kebebasan pers yang terus diperjuangkan oleh para wartawan-wartawan nasional tidaklah melewati jalan yang mudah. Tidak sedikit kantor-kantor pers yang dibumihanguskan dan tidak sedikit para wartawan tersebut ditahan oleh pemerintah yang bertahan.

            Akhirnya kebebasan pers dikumandangkan setelah para wartawan-wartawan melewati masa yang sangat genting. Hingga saat ini, pers adalah sumber terpercaya dalam menyebarluaskan informasinya. Kejayaan pers dalam memberikan informasi sudah semakin tegak dan tidak lagi dapat ditumbangkan dengan mudah oleh siapapun seperti pada masa sebelumnya.

3.2. SARAN

            Penulisan makalah ini adalah sebagai salah satu sumber informasi yang kiranya mungkin memiliki begitu banyak kekurangan. Penulis berharap pembaca dapat memberikan timbal-baliknya setelah membaca makalah ini. Bagaimanapun penulis masih belajar dan terus mencoba mengembangkan tulisannya agar lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

            Ermanto, 2005. Wawasan Jurnalistik Praktis. Yogyakarta: Cinta Pena.